KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
DALAM
PEREKONOMIAN
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal
adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah
tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa
gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan
Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan
menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll.
Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor
perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu
perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga
barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah,
perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa
kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan
melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor
pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional,
pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan
penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari
perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia
Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia
internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan
untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya
kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia
yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang
lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini
diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas
inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal
yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi
seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah
untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.
Kebijakan moneter
dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah
ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian
telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada
masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan
kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa.
Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos
yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini
berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini
diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar
keuangan internasional.
Pengaruh krisis
ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara
Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama
tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang
disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga
hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata
besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan
pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan
deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang
tidak seimbang.
Dari semua unsure
APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat
diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah
apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi
kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau
menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan
pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1.
Anggaran Defisit (Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang
resesif.
2.
Anggaran Surplus (Surplus Budget) /
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3.
Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang
yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar
dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah
(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan kebijakan fiskal antara lain adalah :
- Mencapai stabilitas perekonomian
- Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
- Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
- Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat
- Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.
- Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga
Perubahan tingkat dan komposisi pajak
dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut :
·
Permintaan agregat dan tingkat
aktivitas ekonomi
·
Pola persebaran sumber daya
·
Distribusi pendapata
Ada analisis yang dipakai dalam
kebijakan fiscal :
1.
Analisis
kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.
Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran
masyarakata untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi
rendahnya pendapatan nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan
yang siap untuk di belanjakan atau disposable income
2.
Analisis
kebijaksanaan fiscal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible
Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in
flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah untuk meratakan distribusi pendapatan agar
tidak terjadi ketegangan – ketegangan social. Dikatakan flexible karena
mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka jumlah pajak yang di bayar
besar dan begitu sebaliknya.
Cara Alternatif Dalam menganggulangi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal :
- Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sampai terciptanya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.
- Mengupayakan peningkatan produksi sehingga nantinya jumlah barang atau jasa di masyarakat bertambah yang selanjutnya akan tercapai keseimbangan antara jumlah barang/jasa dengan jumlah uang yang beredar
Keputusan Mengatasi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal :
- Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital.
- Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu.
- Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan.
Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan Moneter
adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata
lain, Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau
otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang,
dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan
berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter
bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu
harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan
moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk
mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan
mata uang lainnya dan pengangguran.
Dimana mata uang
adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan
mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter
memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian
mempengaruhi tingkat suku bunga.
Adalah penting bagi
para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta
( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen
untuk menurunkan inflasi, mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih
rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama
sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi
adaptif ).
Jika seorang karyawan berharap harga
akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi
untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah
tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih
rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena upah tersebut
sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena karyawan menerima
upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayar
kurang dari upah.
Untuk mencapai
tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel,
yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan
kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi
yang rendah tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta,
penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan
semakin tinggi dan inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan
permintaan konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan (
cost push inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika
pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat
dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika pembuat
kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah,
mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis
(dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal
inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional ,
mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena
itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang
rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan
inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuat pengumuman
inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi
yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku
upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi
meningkat). Oleh karena itu, kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat,
kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel
dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang
independen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output).
Oleh karena itu,
agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan
independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target
(misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk
meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan.
Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi
gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.
Sementara bank
sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan
kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk
komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi
memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman
komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi.
Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat
kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu;
sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari
ideologinya, latar belakang profesional , pernyataan publik, dll
Bahkan telah
berpendapat bahwa untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan
inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi berlebihan
tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih besar untuk
inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral
tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan
kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi
inflasi.
Meskipun sering
diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat
dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat
berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling
menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah
satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan
dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara
semua orang setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada
publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani
kepentingan publik.
Oleh karena itu,
kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka mendukung satu
kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar mendukung lain.
Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam prakteknya,
untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah
memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal
ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah).
Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk
cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan
cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan
oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel
pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
1.
Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk
menjaga inflasi, di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga
Konsumen, dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui
penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang
digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada
satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini
tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.
Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan
operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan
konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya
ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan. Perubahan target
suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam
upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada
jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu
metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat
suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan
kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas
Stanford . Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini
dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia, Brazil,
Kanada, Chile, Kolombia, yang Republik Ceko, Selandia Baru, Norwegia, Islandia,
Filipina, Polandia, Swedia, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris .
2.
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation
targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah
target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya
sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya
lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga
kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun
terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan
masa depan.
3.
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan
yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan
ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1
dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan
pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga
kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter
berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan
pada jumlah moneter.
4.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar
tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang
dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan
bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau
otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau
menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor /
lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi. Di bawah sistem
fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau
otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin
target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi
sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang
diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai
tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs
tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.) Di bawah sistem
nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang
lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal
ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung
oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di
mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata
uang (jangkar) keras. Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS,
maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran,
baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat
terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua dalam mata uang
lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk
mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel). Kebijakan ini
sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau
pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus
menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk
mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi
tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas
modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.Pengaturan jumlah
uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi
jumlah uang yang beredar.
Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh
pemerintah dan Bank Sentral dengan cara langsung atau tidak langsung.
·
Kebijakan moneter langsung yaitu
pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit
perbankan.
·
Kebijakan moneter tidak langsung
dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum
dalam memberikan kredit.
Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
1.
Kebijakan Moneter
Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu
kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2.
Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan alam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan
dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market
Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang
yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar
berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada
masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau
singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat
Berharga Pasar Uang.
2.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang
beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral.
Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank
sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang
beredar berkurang.
3.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
4.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar
bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar
pada perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di
lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan
produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga
barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang
berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang
sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa
serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan
campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan
dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang
beredar secara bersama-sama.
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang
dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan
menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi
tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan
dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu
akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan
jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan
tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki
umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan
agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan
pasar uang serta pasar surat berharga.
Tujuan Kebijakan Moneter
Secara garis besar, tujuan kebijakan
moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia
usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut..
·
Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas
ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan,
terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar
seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
·
Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu
dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi
jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada
kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat
memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik
terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan
terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
·
Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah
uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan
stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi.
Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan
pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan
kerja.
·
Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca
Pembayaran : Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca
pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing,
harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya
saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan
memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
