TUJUH MASALAH KETENAGAKERJAAN
Tujuh Masalah Ketenagakerjaan di 2014
Ada tujuh masalah ketenagakerjaan yang
layak mendapat perhatian karena sering diberitakan tahun lalu. Masalah-masalah
itu pun belum terselesaikan dengan baik, atau masih potensial terjadi pada 2015
ini sehingga perlu mencarikan solusi sejak awal tahun.
1.
Outsourcing
Persoalan
yang menyelimuti isu tenaga alih daya atau outsourcing seolah tak kunjung usai.
Pada 2014 Menakertrans berencana membentuk Pokja Outsourcing guna menuntaskan persoalan
itu. Masalah serupa juga ditemui dalam praktik outsourcing di BUMN. Walau panja
outsourcing di BUMN yang dibentuk Komisi IX DPR sudah menerbitkan rekomendasi
sejak Oktober 2013, namun sampai sekarang instansi terkait seperti Kementerian
BUMN dan jajaran direksi BUMN belum melaksanakan amanat itu sepenuhnya.
Padahal, Kejaksaan sudah memberikan legal opinion sebagai upaya menyelesaikan masalah outsourcing di BUMN. Ujungnya, persoalan outsourcing di BUMN sampai 2014
belum tuntas dan diyakini bakal terus mencuat pada 2015.
2.
Pengupahan
Persoalan
upah memang begitu kompleks. Apalagi berkaitan dengan Upah Minimum. Kalangan
serikat pekerja mendesak Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
dicabut karena berpotensi menghilangkan upah minimum sektoral provinsi atau
kabupaten/kota. Dukungan terhadap buruh Indonesia untuk mendapat upah layak
juga disuarakan federasi serikat pekerja internasional. Buruh meminta
pemerintah untuk memperhatikan upah layak bagi buruh yang sudah berkeluarga. Pasalnya,
selama ini pengupahan khsususnya upah minimum hanya mengatur buruh lajang.
Aturan itu diharapkan masuk dalam RPP Pengupahan yang masih digodok pemerintah
(Kemenaker).
3.
Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3)
Kecelakaan kerja di Freeport bukan satu-satunya yang terjadi. Sejumlah pekerja kehilangan nyawa sepanjang 2014 gara-gara kurangnya perhatian pada K3. Pada tahun ini, isu K3 kemungkinan masih layak diperhatikan terutama para pemangku kepentingan.
4.
PHK Massal
PHK massal dipengaruhi pula oleh kondisi perekonomian nasional. Semakin buruk perekonomian, semakin besar peluang perusahaan tutup operasi. Selain PHK massal, PHK dalam skala kecil, apalagi yang bisa dihitung dengan jari, terus terjadi. Pemerintah bahkan menambah jumlah Pengadilan Hubungan Industrial.
5.
Tenaga Kerja
Indonesia
Masalah
pengiriman dan perlindungan TKI di
luar negeri masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah pihak berharap Jokowi-JK
bisa menyelesaikan masalah ini. Salah satu yang membuat miris adalah
pemenjaraan TKI di luar negeri, dan tak sedikit yang menghadapi tiang
gantungan. Belum lagi mereka yang kesandung kasus lain. Awal 2014 Indonesia
dikejutkan penembakan tiga TKI asal Lombok oleh Polisi Diraja Malaysia.
6.
Penatalaksana
Rumah Tangga
Nasib PRT masih tak akan banyak beranjak karena perlindungan kepada mereka, terutama berkaitan dengan kontrak kerja dan hak-hak mereka belum sepenuhnya terlindungi. Dalam konteks inilah ada yang mengusulkan payung hukum guna melindungi para penatalaksana rumah tangga tersebut.
7.
Tenaga Kerja
Asing
Indonesia
akan memasuki era baru perdagangan regional bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Pada rezim bisnis ini, arus keluar masuk tenaga kerja dan barang akan intens.
Tenaga Kerja Asing (TKA) diprediksi semakin banyak datang dan bekerja di
Indonesia. pemerintah memang sudah membuat aturan yang membatasi
jabatan-jabatan yang boleh atau tidak boleh diduduki TKA.
